Pemerintah Kaji Dua Draf Terkait Pemulangan WNI Eks ISIS

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail TRIBUN-VIDEO.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa pemerintah saat ini sudah membentuk tim untuk mengkaji pemulangan WNI Eks ISIS di Suriah. Menurutnya tim tersebut sedang mengkaji dua draft keputusan yang salah satunya akan diambil pemerintah nanti. "ada dua draf yang sekarang tim, tim yang dibentuk pada ditetapkan pada 17 Januari kemarin," ujar Ngabalin dalam diskusi di Kawasan Jakarta Pusat, Minggu, (9/2/2020). Draft yang pertama mengenai kemungkinan pemerintah menolak memulangkan WNI Eks ISIS. Penolakan tersebut harus didasari oleh argumentasi yang kuat. Karena keputusan yang diambil pasti akan menuai kritik. Oleh karena itu tim sedang mengkaji dasar hukum penolakan tersebut. "Penolakannya itu harus ada argumentasinya ada regulasi," kata Ngabalin. Draf kedua yakni mengenai kemungkinan pemerintah memulangkan 600 WNI ks ISIS. Maka harus diatur mekanisme pemulangannya agar tidak menimbulkan masalah baru. "Dengan begitu maka dia membutuhkan waktu, dari draf ini direncanakan kalau tidak ada aral melintang mungkin maret april kelar atau bulan Mei. Karena bulan juni draf itu sampai kepada bapak presiden kemudian bapak presiden yang akan mengambil keputusan," katanya. Menurutnya masalah keberadaan 600 WNI Eks ISIS di Suriah tersebut bukan perkara gampang. Setiap keputusan pasti akan menimbulkan pro kontra. Pemerintah saat ini sedang mengkaji keputusan mana yang paling banyak membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia. "Saya mau bilang bahwa bagi negara seperti indonesia ini kan penting untuk harus dibahas secara komprehensif. Karena terkait dengan eks ISIS, tidak gampang loh. Itu makanya dalam banyak kesempatan, kami juga sudah menyampaikan ke media termasuk pak Mahfud (Menkopolhuma) juga berkali-kali menyampaikan bahwa kasih kesempatan kepada pemerintah, pemerintah harus tetap membuka diri untuk tetap menerima, seberat dan sesulit apapaun masalah yang diajukan kepada pemerintah tapi harus dibahas dan dibicarakan," pungkasnya(*)